LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA ( LHKASN )

SOSIALISASI LHKASN

·         KEBIJAKAN POKOK LHKASN

SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang  Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah

1.    Menetapkan pejabat wajib lapor LHKPN

2.    Menetapkan wajib lapor bagi seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN  untuk menyampaikan LHKASN;

3.    Menggunakan formulir LHKASN yang telah ditetapkan dalam surat edaran ini;

4.    Menugaskan APIP untuk mengelola LHKASN;

5.    Peninjauan kembali jabatan dan sanksi jika tidak memenuhi ketentuan ini;

6.    Sanksi bagi pegawai di lingkungan APIP yang menyalahi kewenangan

Ditindaklanjuti Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 700/466/2015 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Bagi Pejabat Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

1.    Penetapan Wajib Lapor LHKASN ditetapkan bagi Pejabat Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional Tertentu, dan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

2.    Wajib Lapor LHKASN wajib mengisi dan melaporkan Harta Kekayaannya kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

3.    Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) menggunakan format yang telah ditetapkan.

·         LHKPN DAN LHKASN

URAIAN	LHKPN	LHKASN
SUBYEK	Pejabat Negara dan pejabat strategis serta potensial / rawan KKN	Seluruh ASN selain yang berkewajiban LHKPN
TUJUAN PENYAMPAIAN	KPK	Pimpinan Organisasi melalui APIP
PENGELOLAAN	KPK	APIP
LAMPIRAN BUKTI	Wajib melampirkan bukti	Tidak wajib melampirkan bukti
WAKTU PENYAMPAIAN	2 (dua) bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan	1 (satu) bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan

·         DEFINISI LHKASN (Laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara )

Daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara beserta Pasangan dan Anak yang masih menjadi tanggungan (atas nama siapapun) yang dituangkan dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan Men. PANRB

·         MUATAN LHKASN

1.    DATA PRIBADI DAN KELUARGA

2.    HARTA KEKAYAAN

3.    PENGHASILAN

4.    PENGELUARAN

5.    SURAT PERNYATAAN BERMETERAI

·         SANKSI

-          Peninjauan kembali (penundaan / pembatalan) pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural/ fungsional, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN

-          Pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan kepada :

a.    Wajib lapor LHKASN yang tidak mematuhi kewajibannya

b.    Pejabat di lingkungan APIP yang membocorkan informasi tentang  harta kekayaan ASN

·         LANGKAH IMPLEMENTASI

1.    Kirim data wajib LHKASN untuk mendapatkan User ID dan Password ke Inspektorat

Seluruh wajib LHKASN di lingkungan DPU Kab. Sukoharjo mengirimkan alamat e-mail ke Sekretariat cq. Subbag Umum dan Kepegawaian paling lambat hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015, diharapkan sama dengan alamat e-mail pengisian PUPNS

2.    Pegawai mengisi dan mengirim LHKASN secara online kepada Inspektorat, melalui sistem aplikasi SiHarka (Sistem Laporan Harta Kekayaan ASN) pada situs : http://siharka.menpan.go.id

Kirim hardcopy/cetak LHKASN online dan surat pernyataan yang telah dibubuhi materai dan ditandatangani ke Inpektorat